PEKANBARU– Persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan SM Amin, Kota Pekanbaru, kian menjadi perhatian. Kondisi ini bukan lagi persoalan yang terjadi sesaat, melainkan telah berlangsung kurang lebih satu bulan. Bahkan, berdasarkan kondisi di lapangan, antrean kendaraan dilaporkan mencapai kurang lebih 3 kilometer dari lokasi SPBU.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya persoalan serius yang perlu segera mendapatkan perhatian dari pemerintah. Masyarakat, khususnya pengendara dan pelaku usaha yang bergantung pada BBM jenis solar, harus menghadapi antrean panjang dan menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Menanggapi kondisi tersebut, Nanang Riyaldi meminta Pemerintah Provinsi Riau agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM, khususnya solar. Ia mendesak pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina serta pihak-pihak terkait guna mempercepat dan memastikan kelancaran distribusi solar ke setiap SPBU yang ada di Provinsi Riau.
“Kalau persoalan ini sudah berlangsung kurang lebih satu bulan dan antrean bahkan mencapai sekitar 3 kilometer, tentu ini bukan lagi persoalan yang bisa dianggap biasa. Pemerintah harus segera hadir dan mengambil langkah nyata. Kami meminta Pemerintah Provinsi Riau untuk mempercepat distribusi solar ke setiap SPBU agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban dari persoalan distribusi BBM,” tegas Nanang Riyaldi.
Menurutnya, ketersediaan BBM memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat. Terhambatnya pasokan solar tidak hanya berdampak pada pengendara yang mengantre, tetapi juga berpotensi mengganggu sektor transportasi, distribusi barang, logistik, hingga aktivitas usaha masyarakat.
Ia juga menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendistribusian BBM di Provinsi Riau. Pemerintah bersama Pertamina harus memastikan bahwa penyaluran BBM berjalan secara tepat waktu, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, transparansi mengenai ketersediaan stok serta jadwal distribusi di setiap SPBU juga perlu diperhatikan agar masyarakat memperoleh kepastian.
“Jangan sampai masyarakat terus dipaksa menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk mendapatkan BBM. Antrean hingga 3 kilometer yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah bahwa ada persoalan yang harus segera diselesaikan. Jangan menunggu kondisi semakin parah baru kemudian mengambil tindakan,” tambahnya.
Nanang berharap Pemerintah Provinsi Riau segera melakukan langkah koordinatif dan evaluatif bersama Pertamina agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut. Baginya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan penjelasan mengenai kondisi pasokan, tetapi juga harus mampu menghadirkan solusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
